Clas Bias In The Criminal Law

RESUME

CLAS BIAS IN THE CRIMINAL LAW

(Penyimpangan dalam Hukum Pidana)

Andrew Hopkins

Itu diketahui bahwa penyimpangan ada di banyak titik dalam sistem peradilan pidana. Hal lain dianggap sama, pelanggar kelas pekerja lebih mungkin daripada rekan-rekan mereka kelas menengah untuk ditemukan (Box, 1971), ditangkap (piliavin dan Briar, 1974) dan dihukum (Box, 1971, dan Rankin dan sturrz , 1963). itu kurang luas diakui, dan merupakan hukum pidana itu sendiri. Tesis ini adalah umum, berlaku di semua sistem hukum yang  berasal dari Inggris tetapi, demi mengatur kemampuan akan gambaran (ilustrasi) yang jelas mengenai penyimpangan hukum pidana  ini menggunakan hukum yang berlaku di Australia.

kelas bias dalam hukum diwujudkan dalam berbagai cara. Pertama, larangan dalam hukum pidana, meskipun secara resmi menerapkan untuk semua perilaku, terutama kekhawatiran yang biasanya terlibat  oleh bagian yang kurang diuntungkan dalam masyarakat. Untuk memberikan contoh yang lebih akrab misalnya, mabuk di tempat umum, perilaku oleh sebagian besar gelandanga merupakan pelanggaran di banyak yurisdiksi, sementara mabuk di rumah pribadi atau klub tidak merupakan pelanggaran.

Kedua, dalam beberapa hal yang saya ingin  ungkapkan menyangkut pertanyaan apakah terdakwa berniat untuk melakukan pelanggaran? itu adalah prinsip keramat dalam hukum, sangat dihargai oleh persaudaraan hukum, bahwa seseorang bersalah karena kejahatan hanya jika jaksa dapat membangun pikiran bersalah, yang merupakan terdakwa dalam beberapa cara bertanggung jawab atau bersalah untuk tindakan-Nya (Chambliss dan Seidman, 1971: 201-202).

Derajat lebih rendah dari mens rea atau kesalahan juga diakui oleh hukum. misalnya, pelanggaran mungkin belum benar-benar dimaksudkan tetapi  dihasilkan dari perilaku sembrono atau lalai terdakwa. Keyakinan dimungkinkan dalam cicrumstances seperti itu tetapi hukuman akan lebih rendah. Dengan demikian, seorang sopir yang membunuh pejalan kaki akibat mengemudi sembrono tidak dapat dihukum karena pembunuhan ia tidak berniat mengakibatkan kematian pejalan kaki, tapi ia mungkin bisa divonis bersalah atas pelanggaran yang lebih rendah. Untuk tujuan ini, bagaimanapun kita dapat mengabaikan bentuk-bentuk yang lebih rendah dari mens rea dan mengambil bahwa hukum pidana pada umumnya membutuhkan bukti niat.

kesulitan membangun niat mungkin paling ditunjukkan oleh penuntutan Urusan baru-baru ini perusahaan di victoria. terdakwa adalah seorang direktur sebuah perusahaan minyak, endevour minyak. dalam rangka kegiatan sebagai direktur ia memperoleh informasi yang menunjukkan bahwa harga saham di perusahaan itu akan jatuh. saham milik keluarga directour dalam minyak endevour dan harga lama beforethe benar-benar jatuh dia menjual sebagian besar saham milik keluarga. Karena itu, dia dituntut untuk insider trading (perdagangan melalui orang dalam), yaitu untuk menggunakan informasi yang diperoleh dalam pekerjaannya, tetapi tidak diketahui publik, untuk terlibat dalam perdagangan saham untuk keuntungan sendiri. Namun dalam pembelaannya ia mengungkapkan bahwa Keluarganya berada dalam utang pada saat itu dan penjualan saham telah terjadi dalam rangka meningkatkan likuiditas (perihal posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pd waktunya) keluarga, bahwa ia tahu nilai saham itu akan jatuh hanyalah merupakan kebetulan saja. Dia akan menjual mereka pada waktu itu, dengan tanpa pertimbangan. Dihadapkan dengan argumen ini hakim menyimpulkan bahwa meskipun tidak ada keraguan bahwa direktur mengetahui penurunan yang akan datang dalam nilai saham, jaksa telah gagal untuk menetapkan bahwa penjualan telah dihasilkan dari pengetahuan ini dan tidak, sebagai direktur mengaku, dari kebutuhannya untuk melikuidasi utang keluarga. Dengan kata lain, jaksa telah gagal untuk menunjukkan bahwa terdakwa berniat untuk memanfaatkan informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Direkturpun dibebaskan.

Bahwa pandangan hakim itu tidak aneh ditunjukkan di banding selanjutnya oleh komisi urusan perusahaan. Hakim banding menguatkan keputusan hakim yang jaksa belum menetapkan niat.  Mengingat  ketidakmampuan jelas dari kesulitan ini jelas bahwa jika hukum itu harus dibuat untuk kebutuhan yang efektif untuk membuktikan niat harus dihilangkan atau setidaknya dimodifikasi. Memang ada ketetapan peraturan tertentu yang membebankan tanggung jawab yang ketat pada terdakwa, yaitu dengan menetapkan bahwa terdakwa bersalah karena kejahatan jika ia melakukan perbuatan yang dilarang, terlepas dari niatnya.

Ada undang-undang lain di mana perlu membuktikan niat telah dieliminasi tetapi terdakwa akan memilih dibebaskan jika ia memberikan beberapa bukti yang masuk akal bahwa dia tidak berniat untuk melakukan pelanggaran. Situasi seperti melibatkan "Tanggung jawab kebalikan dari bukti" karena terdakwa dianggap bersalah kecuali dia dapat membangun dengan beberapa derajat masuk akal ketidak salahannya itu. Pengertian tentang tanggung jawab dan kewajiban pembuktian terbalik telah membuat penampilan mereka dalam mengatur perilaku hukum bisnis, tetapi sebagian besar dalam kaitannya dengan affenses oleh perusahaan. Jarang memiliki kewajiban yang ketat atau bahkan terbalik tanggung jawab telah ditetapkan karena pelanggaran oleh individu.

Sebuah wawasan tentang jenis reaksi yang mungkin diharapkan dapat diperoleh dengan memeriksa respon lain reformasi baru-baru ini diusulkan. Proposal, pertama otoritatif dibuat di Australia dalam pemerintahan refortcommissioned oleh new south wales (NSW), adalah untuk menghapuskan pengadilan oleh juri yang mendukung sidang oleh hakim sendiri pasti pelanggaran kerah putih. Alasan di balik usulan ini adalah fakta tak terbantahkan bahwa juri mengalami kesulitan ekstrim dalam memahami materi keuangan yang kompleks yang diajukan kepada mereka dalam uji alam ini dan tidak mungkin datang ke pandangan yang dianggap bersalah terdakwa atau bersalah. Para penulis laporan itu menyadari bahwa persidangan oleh juri dianggap sebagai hak asasi oleh banyak dan karena itu tidak boleh dihilangkan ringan.

Di dalam sebuah laporan yang menangani masalah hukum secara mengikat , terdapat pada kaidah yang mendasar bahwa seseorang yang melakukan kesalahan selayaknya mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah dia perbuat untuk mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut . Serta sebuah pembelaan dan perlindungan dimana seseorang yang terbukti tidak melakukan suatu perbuatan criminal.

Pengacara di NSW menegaskan dalam merekomendasi perubahan undang-undangnya untuk tetap mempertahankan seseorang yang melakukan tindak pidana untuk tidak di ambil haknya saat diadili oleh hakim.

Hal yang paling signifikan dari kalangan masyarakat terhadap pengacara, telah mendukung dan berharap untuk mencegah penyebaran kejahatan. Serta memastikan untuk para pelaku kejahatan sebaiknya diadili langsung oleh hakim di pengadilan.

Penegakkan hukum yang di bangun oleh masyarakat dengan adanya pengacara merupakan suatu kewajarannya terhadap Negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan dan ingin membebaskan nya dari masalah tersebut memerlukkansebuah bukti yang kuat.

Masalah ini membuktikan bahwa adanya tuntutan yang kuat dalam kasus pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Misalnya berupa pembunuhan, pencurian, ataupun pelanggaran dalam ketertiban umum. telah ditentukan sebuah pertanggung jawaban terhadapnya.
Sebagai ilustrasi misalnya masalah pencurian, jika seseorang melakukan pencurian mungkin sulit untuk membuktikan bahwa mereka melakukan pencurian atau menerima barang curian. Namun dalam undang-undang yuridiksi banyak memungkinkan hakim untuk menarik kesimpulan dari adanya kejadian tersebut bahwa :

1.      Bahwa dalam waktu tujuh tahun sebelumnya, jika dia telah dihukum karena pencurian, atau penyebab penerimaan kejam dari barang curian, atau memperoleh barang curian dengan alasan palsu.

2.      Dalam mencuri barang lain, jika dicuri dalam waktu dua belas bulan sebelum sidang tersebut, telah ditemukan di tangannya, atau di tempat dan fakta-fakta tersebut dapat diambil untuk pertimbangan oleh juri sebagai bukti pengetahuan bersalah
Dalam hal menerima barang curian maka jelas yang bersalah adalah dia yang menerima barang tersebut dan dimintai pertanggung jawaban

Penegakan hukum yang efektif bahkan lebih jelas dengan bagian berikut undang-undang, yang sampai saat ini berlaku di NSW:

1.      Orang yang berada didalam perusahaan sebagai pelanggaran obat terkenal atau pelaku tindak criminal atau dengan lainnya tidak mempunyai hak kepemilikan, berarti terlihat yang sering dikunjungi oleh pelanggaran obat terkenal atau crimnal atau oleh orang lain yang tidak memiliki cara yang sah terlihat berupa kesalahan dan pelanggaran.

2.      Itu merupakan pertahanan yang cukup untuk penuntutan terhadap tindak pidana dalam salah satu ayat dari bagian ini jika terdakwa memenuhi cara yang sah cukup dukungan dan bahwa ia berada di tempat itu untuk kepentingan hukum.

Undang-undang tersebut dirancang tidak hanya untuk memfasilitasi penuntutan setelah kejadian tetapi untuk mencegah terjadinya beberapa tindak pidana di tempat pertama. memungkinkan polisi untuk mengklaim tanpa perlu bukti bahwa terdakwa untuk membuktikan hal ini berlaku berniat atau merencanakan untuk melakukan pelanggaran dan pada beberapa kali di masa depan itu adalah dari sampai terdakwa untuk membuktikan sebaliknya.
di sini adalah ilustrasi tiga dari jenis undang-undang semua jelas dirancang untuk membantu polisi dalam preventiion kejahatan dan semua memaksakan melakukan kejahatan. pertama, "adalah dalam pelanggaran jika seseorang dapat ditemukan pada malam hari dalam kepemilikan alat mencuri tanpa alasan yang sah (bukti yang akan terdapt pada orang tersebut)" (williams, 1961: 897). kedua, "adalah orang yang masuk atau tetap pada setiap bagian dari sebuah bangunan atau struktur atau tanah atau digunakan yang berhubungan dengannya dan tidak memiliki alasan yang masuk akal untuk melakukannya, ini merupakan kesalahan dalam pelanggaran".

Ini kecenderungan untuk memodifikasi hukum untuk memfasilitasi persyaratan lembaga penegak hukum dapat melangkah lebih jauh. Pada saat-saat tertentu undang-undang berkenaan dengan tindak konfentional dan pelaku memberlakukan kewajiban stricete yang, tidak mengambil accounte sama sekali niat terdakwa. Pertimbangkan ini bagian ACT ringkasan NSW pelanggaran tua:
Orang yang bertanggung jawab atas tempat yang sering dikunjungi oleh prustitutes terkenal atau offereds obat terkenal atau penjahat terkenal lainnya atau oleh orang yang tidak memiliki cara yang sah terlihat suppor bersalah karena pelanggaran.

Ini mungkin harus diakui pada tahap ini bahwa beberapa contoh yang telah saya kutip tidak dapat diambil sebagai menunjukkan, melainkan hanya menggambarkan, proposisi umum saya maju di sini, yaitu bahwa untuk pelanggar konvensional beban untuk membuktikan maksud kriminal sering bergeser setiap kali sebaliknya akan menjadi hambatan bagi prosequotion sukses. Ini akan jelas Namun, bagi siapa saja yang meneliti Kisah relefant di jurydiction apapun yang mereka penuh dengan contoh-contoh dari jenis dikutip.

Untuk saat ini bahwa dalam kasus pelanggaran konvensional dan pelaku penuntutan sering dihidupkan oleh berlakunya legislatif beban untuk membuktikan niat. Intertration Yudisial adalah cara kedua yang mana ini sama dan dicapai.

Salah satu kemungkinan yang harus diperhatikan adalah bahwa kesimpulan legislatif dan yudikatif dari niat dalam beberapa pengertian yang lebih masuk akal atau dipertahankan dalam konvensional dibandingkan dengan pelanggaran kerah. Misalnya, dalam rosecution untuk receivining barang curian fuck bahwa terdakwa dalam kepemilikan barang curian lainnya memberikan bukti yang cukup meyakinkan circumstancial dari maksud kriminal.

Penjelasan lebih mungkin dari perbedaan dibahas hanyalah perbedaan dua kelas dari pelaku dalam kemampuan mereka untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri. Kita perlu mengamati pertama bahwa hukum pidana telah dibangun ke dalamnya seluruh rangkaian pengamanan yang dirancang untuk melindungi hak dari terdakwa terhadap latihan sewenang-wenang kekuasaan oleh penguasa-menyebutkan beberapa: pengadilan oleh juri, tanggung jawab penuntut untuk membuktikan nya kasus diragukan lagi dan kebutuhan untuk membangun niat kriminal.

Secara historis pengamanan ini merupakan hasil dari perjuangan berkepanjangan antara kaum borjuis dan kekuasaan monarki, perjuangan di yang borjuis berusaha untuk melindungi diri terhadap kesewenang-wenangan kerajaan listrik (Unger, 1976; weber, 1954). Borjuis saat ini berada dalam posisi untuk mengeksploitasi perlindungan dengan cara yang mungkin awalnya tidak diramalkan. Harga tinggi pengacara dapat hampir selalu menimbulkan keraguan dalam mainds dari juri tentang niat klien mereka, keraguan yang mereka kemudian harus diberikan manfaat. Selain itu, dan yang lebih penting dari sudut pandang ini, kaum borjuis memiliki sumber daya keuangan dan intelektual untuk memohon berat tradisi hukum bila hak-hak terdakwa terancam dengan cara yang mempengaruhi kepentingannya sendiri. Justru ini menarik bagi tradisi, dan sensitivitas legislator untuk banding ini setiap kali dibuat, yang memaksa modifikasi usulan untuk menghapuskan persidangan juri.

Semakin sedikit diuntungkan, di sisi lain, tidak bisa melindungi diri dengan cara ini. Ketika urgensi wajib pakai penegakan hukum dan pembatasan hak-hak terdakwa dalam kasus pidana konvensional, pihak yang berkepentingan pada umumnya kurang memiliki sumber daya untuk memanggil tradisi hukum dalam pertahanan dari hak-hak tersebut. Hasilnya adalah keberangkatan sistematis dari tradisi itu dalam kasus tersebut.

Satu final komentar mengenai implikasi kebijakan dari analisis ini. Dalam kepentingan ekuitas bias kelas dalam bukti niat harus dihilangkan. Hal ini dapat dicapai, baik dengan memegang penuntut untuk bukti niat ketat dalam semua kasus, bukan kasus kerah putih hanya, atau dengan membiarkan kesimpulan lebih liberal of intent untuk semua tindak pidana, bukan pelanggaran hanya konvensional. Sebagai kemungkinan mantan pasti akan membawa penegak hukum untuk astandstill, yang terakhir tampaknya akan menjadi arah yang lebih tepat untuk reformasi hukum.